Part
1
Oleh: Nurindah Fajarwati Yusran
Marketing Khansa Property
 |
| https://www.voaindonesia.com/a/china-bisa-jadi-investor-terbesar-untuk-indonesia-jika-presiden-pangkas-birokrasi/2824212.html |
Sejak
era pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla program pembangunan
nasional makin digencarkan. Presiden Jokowi
berjanji akan meningkatkan pertumbuhan Indonesia melalui pembangunan
infrastruktur yang masif, bahkan akan membangun infrastruktur terbesar
sepanjang sejarah.
Pembangunan infrastruktur diyakini mampu mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan, pembangunan ini juga mampu menyerap
banyak tenaga kerja sehingga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Guna
memuluskan proyek tentunya dibutuhkan dana yang besar.
Dalam mempercepat program tersebut, Jokowi-JK memiliki waktu
yang terbatas dalam mengambil hati rakyat dan menapati janji politiknya. Jalan
pintas yang dilakukan pemerintah adalah dengan berhutang atau mengharap
suntikan dana investor asing. Sehingga manisnya investasi
terbuka lebar bagi negara-negara asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Investasi asing seakan menjadi satu-satunya solusi bagi pendanaan pembangunan
di Indonesia.
 |
| baca juga: https://www.merdeka.com/uang/5-proyek-pemerintah-ini-didominasi-para-pekerja-china.html |
Kerja sama berbagai negara di belahan
dunia saat ini sangat identik dengan perdagangan,
hutang, dan investasi. Kebebasan investasi menjadikan perusahaan multinasional
dengan mudah mausk dan berkompetisi di negara berkembang.
Pada
Konferenasi Asia Afrika, Kamis (23/4/2015)
terdapat hasil pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan
Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping di sela-sela KAA. Presiden Jokowi
memastikan bahwa Tiongkok akan ikut berinvestasi dalam proyek infrastruktur.
Dalam perjalanannya, China kemudian muncul sebagai partner utama, menyapu bersih urusan investasi di Indonesia.
Dari situs sekretariat kabinet disebutkan, proyek
infrastruktur yang menggandeng Tiongkok tidak main-main, terdapat
pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan
sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700
km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW). Tak
cuma itu, Tiongkok juga akan terlibat dalam pembangunan jalur kereta supercepat
Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya.
Di tahun 2016, realisasi investasi mencapai Rp 612,8 triliun.
Dari capaian realisasi itu ada 5 negara yang menjadi investor terbesar di
Indonesia. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar
Lubis, menyampaikan Singapura merupakan investor terbesar di 2016 dengan nilai
investasi US$ 9,2 miliar. Disusul Jepang di posisi ke-2 US$ 5,4 miliar, dan
China di urutan ke-3 US$ 2,7 miliar.
Meski berada di urutan ke 3, China memperlihatkan
kecenderungan yang besar untuk masuk sebagai penguasa ekonomi Indonesia
menggantikan supremasi Amerika Serikat. Ini terbukti dilihat selama satu tahun
pemerintahan Jokowi, investasi China di Indonesia meningkat hingga 79 persen.
Hingga akhir tahun 2019, China ditargetkan menjadi salah satu dari investor
terbesar di Indonesia. Bahkan sebagian pengamat melihat, adikuasa negeri tirai
bambu bisa saja mengambil alih tambang Freeport dari tangan AS.
Imbas liberalisasi, dimana negara terjebak
dalam berbagai perjanjian perdagangan bilateral, regional dan multilateral yang
menjadikannya tidak berdaulat dan mandiri. Hal
ini telah mencerminkan Indonesia sebagai negara berkembang, meski di
anugerahkan SDA yang melimpah serta SDM produktif tetap saja kesulitan gerak
tanpa stimulus asing. Hutang piutang adalah jebakan pemilik modal untuk meraup
komoditi SDA dalam wajah penjajahan model baru atau neoliberalisme.
Neoliberalisme hanyalah gurita masyarakat dan menguntungkan pihak korporasi.
Investasi dengan penanaman modal tidak cukup tanpa mengikut sertakan tenaga
kerja.
Perjanjian bilateral Indonesia dan China memiliki konsekwensi
kombinasi kebijakan lokal dalam desakan global. Dapat dilihat dengan
meningkatnya projek, sejalan pula dengan derasnya TKA yang masuk ke Indonesia,
baik secara legal maupun ilegal seiring
dengan pembangunan projek infrastruktur. Menurut Kepala Subdit Analisis
dan Perizinan TKA Kemenakertrans, Yanti Nurhayati Ningsih, sejak 2012 TKA asal
China yang bekerja di Indonesia berada di peringkat pertama.
Selain itu, banyak masyarakat yang tidak
tahu bahwa kehadiran tenaga kerja
asing asal China ternyata tidak luput dari peran pemerintah. Pemerintah Jokowi melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja
(Permenaker) Nomor 16 Tahun 2015 rupanya telah merevisi Permenaker
Nomor 12 Tahun 2013, dan memperbolehkan tenaga kerja asing sementara serta
tidak mengharuskan pekerja asing memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Mirisnya, pada 26
Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Dalam Perpres ini disebutkan, penggunaan
Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja
untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan
kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri. Demikian dilansir laman setkab,
Jakarta, Kamis (5/4/2018).
 |
| http://www.aktual.com/ribuan-buruh-aksi-tolak-tka-ilegal-china/ |
Dalam jangka pendek, TKA akan semakin
mudah keluar masuk Indonesia, sedang dalam jangka panjang akan mempengaruhi
budaya, ideologi dan juga membludaknya warga ilegal asal Tiongkok ini. Alih-alih pengentasan kemiskinan sebagaimana tujuan di awal, berbagai
kebijakan pro asing secara tidak langsung hanya mengutungkan kapitalis dan
pihak berkepentingan di dalam negeri. Semakin hari rakyat terpinggirkan dan
membawa kepada kesengsaraan. Kebijakan yang ada adalah bagian kontribusi
pemerintah dalam menciptakan ketimpangan pendapatan. Tidak hanya itu, kebijakan
juga mendorong eskalasi ketimpangan ekonomi di dalam negeri.
Next Opinion berkaitan dengangambar terakhir dan bagaimana Islam memandang ketimpangan ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar