APBN, Indonesia Semakin Berutang

Beberapa minggu yang lalu begitu marak diberitakan masalah demi masalah dinegeri ini. Liberalisasi dan kapitalisasi semakin menjadi. Para penguasa bukannya sibuk mengurusi kepentingan rakyatnya tetapi lebih kepada kepentingannya sendiri. Satu masalah baru yang muncul perlahan menutupi masalah yang lalu. Ini kemudian yang membuat rakyat dipaksa hanya melihat sekilas tanpa mengetahui kejelasan nasib mereka.
Media yang menjadi rujukan pemberitaan tak lagi mampu dijadikan pusat kepercayaan. Idealisme para pers kini layak kita pertanyakan. Semakin jelas “siapa saja pada awalnya bersih, lantas memasuki kubangan lumpur, kemudian kembali atau keluar dari kubangan itu dirinya akan ikut terbaluti lumpur”. Ini bisa terlihat dari jenis chanel yang ditayangkan, berita yang disajikan tak lagi merata. Masyarakat pun sekedar melihat dan merasa nyaman dengan penyajian tayangan kurang bermanfaat. Anak-anak bangsa semakin dibodohi misalkan saja menyukai tayangan dimana manusia dijadikan bianatang dan binatang dijadikan manusia, tayangan dari luar semakin mewarnai kita dan menutupi kesadaran yang perlahan membuat kita jauh dari apa yang harusnya diperhatikan.
Jika yang awalnya seseorang itu bersikap jujur, bijaksana dan amanah, ketika ia berada dalam sistem yang salah, kemudian pelan dengan hasutan baik itu royalti, kekuasaan, jabatan dan yang lainnya mempengaruhinya perlahann namun pasti, kejujuran, kebijaksanaan dan sikap amanah itu tak lagi disandangnya. Seakan-akan kenikmatan yang diperolehnya membalikkan hatinya, dan melupakan kodratnya di dunia yang sebatas hidup sebagai persinggahannya.
Ketika zaman ini semakin menjadikan pemilik kekuasaan dan pemilik modal sebagai pelaku utama pemerintahan maupun ekonomi, kita bisa melihat bagaimana rakyat kecil semakin ciut dan sebatas bersikap acuh dengan apa yang diberikan kepada mereka. Pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme) semakin jelas dan nampak. Posisi mayoritas penduduk Indonesia yang lebih mendominasi masyarakat mengengah ke bawah bukannya mengalami perubahan, tetapi semakin hari terus mengalami peningkatan. Masyarakat awam yang kurang berpendidikan sangat mudah terpengaruh dengan janji dan penyogokan para pembantai mereka, dan tidak menyadari perilaku ini hanya makin memperburuk mereka.
Dari salah satu media pemberitaan, APBN 2016 bertumpu pada pendapatan pajak dan cukai. Pajak semakin dijadikan sandaran oleh negara, dan sebaliknya BUMN dan penerimaan SDA justru tidak dioptimalkan. Beban utang Indonesia semakin besar dan terus bertambah. Seperti pada pemerintah pusat hingga 30 september 2015, total utang pemerintah Pusat Rp. 3.091,06 triliun. Sebulan lagi kita memasuki tahun 2016, dimana kebijakan baru dari pemerintah akan semakin terlihat.
Juli 2016 nanti Ditjen Ketenagalistrikan Kementrian ESDM memastikan akan memberlakukan  pencabutan subsidi tarif dasar listrik untuk pengguna 450VA mengalami kenaikan tarif 250 persen dan pengguna 900VA akan naik 150 persen. Pemangkasan subsidi listrik ini akan mengurangi subsidi yang diberikan pemerintah dan hanya mengkhususkan bagi masyarakat terkategori miskin.
Bisa dipastikan, uang tambahan dari anggaran APBN ini untuk melunasi utang-utang negara. Namun utang tersebut juga sebagai jajahan baru untuk negeri ini, dimana pihak asing sebagai pemberi utang memegang kendali dan negara memilki keterikatan yang semakin kuat. Pemerintah sejak awal kepemimpinan Jokowi-JK menggencarkan kerja samanya dengan pihak asing. Kebijakan ini hanya semakin membuat pengurangan SDA yang harusnya dikendalikan sendiri oleh negara dan memberikan beban besar bagi perusahaan lokal untuk bersaing. Padahal kita mengetahui sendiri kondisi rakyat saat ini masih lebih mempercayai merek luar dibandingkan produksi lokal. Belum lagi keuntungan perusahaan asing yang dapat dengan mudah mempekerjakan tenaga kerja dari negaranya berakibat buruk bagi para pekerja Indonesia. Ini pula yang mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran.
Lantas apa keuntungan lain yang dimilki pihak asing terhadap kekuasaan dalam pemerintahan? Pihak asing dapat dengan mudah melakukan kerja sama dengan penguasa-penguasa licik, baik menyodorkan undang-undang baru yang seolah-olah meguntungkan rakyat tetapi pada dasarnya semata untuk kepentingan mereka. Hanya dengan modal uang hal ini mudah saja terjadi. Banyak pemeran penting pemerintahan yang gelap mata dan tidak lagi mementingkan kepentingan rakyatnya. Sistem hukum yang diterapkan terlalu ringan juga menjadi penyebab tidak adanya rasa jerah bagi pelaku kriminal halus dinegeri ini.
Dengan banyaknya fakta dan kerusakan yang terjadi apakah kita akan terus merasa aman dalam bangsa yang besar dan terjajah dengan pemikiran para kapitalis ini? Ketika demokrasi yang dibanggakan tak lagi untuk rakyat tetapi untuk penguasa #Desember 2015. Makassar, dipagi hari dengan hati yang masih terjajah. “NURINDAH FAJARWATI YUSRAN”